The Way to Kindness

MATERI BAB 2 PKn

KELAS 8

KONSTITUSI  NEGARA INDONESIA

A.        Pengertian Konstitusi

Etimologi :

Constituer (Perancis); Constitutie (Belanda); Constitution (Inggris); Constitutio (Latin) yang secara sederhana diartikan sebagai peraturan dasar  mengenai pembentukan suatu negara.

Terminologi :

Dalam arti luas =  keseeluruhan hukum dasar, baik yang tertulis maupun tidak tertulis (konvensi)

Dalam arti sempit =   hukum dasar yang tertullis.

\  Konstitusi adalah keseluruhan aturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur cara bagaimana suatu pemerintahan diselenggarakan.

B.        3 Makna Konstitusi :

• Konstitusi merupakan wujud perjanjian masyarakat
• Konstitusi merupakan piagam yang menjamin HAM
• Konstitusi merupakan kerangka bangunan pemerintah

C.        Fungsi  Konstitusi  di  Negara  Demokrasi

1)      Menjamin HAM

2)      Membatasi kekuasaan lembaga negara

3)      Sumber yang sah bagi negara untuk menjalankan kekuasaan

4)      Sumber yang sah bagi negara untuk menjalankan kekuasaan

D.        KARAKTERISTIK UUD’45 SEBAGAI HUKUM DASAR & KONSTITUSI NEGARA

5. Bersifat mengikat seluruh warga negara
6. Berisi aturan yang harus ditaati oleh semua pihak
7. Berfungsi sebagai sumber hukum bagi produk hukum lainnya
8. Menjadi dasar setiap tindakan pemerintah

E.      KONSTITUSI YANG BERLAKU DI INDONESIA

NO	KONSTITUSI	MASA BERLAKU	BENTUK NEGARA	KETERANGAN
1	UUD 1945	18 AGS 45 – 27 DES 49	KESATUAN
2	UUD RIS 1949	27 DES 49 – 17 AGS 50	PARLEMENTER
3	UUDS 1950	17 AGS 50 – 5 JUL 59	KESATUAN
4	UUD 1945	5 JULI 59 - 1999	KESATUAN
5	UUD 1945 Hasil Amandemen	1999 - ....	KESATUAN

F.      PERISTIWA & PENYIMPANGAN TERHADAP KONSTITUSI DI INDONESIA

1.         Peristiwa & Penyimpangan terhadap UUD 1945 (periode 1)

         a.   Segala kekuasaan negara dijalankan oleh presiden dengan          bantuan               KNIP. Kondisi ini mengakibatkan kekuasaan presiden       menjadi sangat                 besar karena lembaga negara yang ada sifatnya hanya  sebagai pembantu presiden.

         b.   KNIP yang awalnya bertugas untuk membantu presiden dalam menjalankan kekuasaan negara, menuntut kekuasaan          legislatif. Hal ini                 mendorong pemerintah mengeluarkan                 maklumat yang                 pada      akhirnya merubah sistem presidensil      menjadi parlementer, di mana tanggungjawab menteri jatuh     ke           tangan KNIP bukan presiden.

2.         Peristiwa & Penyimpangan terhadap UUD RIS 1949               

         a.   Konstitusi RIS lahir sebagai konsekuensi dari persetujuan KMB di Den     Haag yang menyatakan bahwa  Indonesia bersama BFO bergabung              dalam wadah Republik Indonesia Serikat (RIS).

         b.   Pemegang kekuasaan eksekutif adalah presiden. Sedangkan kekuasaan               legislatif dipegang oleh  parlementer atau DPR. Dalam menjalankan         tugasnya, presiden bertanggungjawab kepada parlemen sehingga sistem   pemerintahan yang dijalankan adalah parlementer.       

3.         Peristiwa & Penyimpangan terhadap UUDS 1950

         a.     Bentuk negara serikat ternyata tidak dikehendaki oleh rakyat. Ini terbukti          dari adanya  tuntuttan dari berbagai daerah untuk bergabung kembali ke       dalam negara kesatuan yang akhirnya disetujui bersama pada 19 Mei                 1950.    

         b.   Kembalinya Indonesia ke dalam negara kesatuan membuat konstitusi    yang berlaku berubah menjadi UUD sementara 1950. pada tahun ini pula,      badan konstituante dibentuk untuk membentuk UUD yang baru.

                Pada masa ini, pemerintahan tidak stabil karena adanya perebutan kekuasaan oleh partai-partai. Di mana terdapat oposisi yang berusaha untuk mencari kesalahan pemerintahan yang ada guna merebut kekuasaan. Hal ini mengakibtkan program pembangunan terbengkalai.

4.         Peristiwa & Penyimpangan terhadap UUD 1945 (periode 2)

         a.   Gagalnya badan konstituante membentuk UUD yang baru karena adanya perbedaan pendapat  (mengedepankan kepentingan partainya) dan  adanya desakan dari masyrakat untuk kembali kepada UUD 1945  serta pemungutan suara yang tidak memenuhi quota mendorong Soekarno  mengeluarkan  DEKRIT PRESIDEN pada 5 Juli 1959  yang isinya :

1)         dibubarkannya badan konstituante

2)         berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya lagi UUDS 1950

3)         dibentuknya MPRS dan DPAS

b.      Penyimpangan yang terjadi pada masa ini adalah :

1)         Demokrasi terpimpin yang dilaksanakan cenderung bergeser menjadi pemusatan kekuasaan pada Presiden.

2)         Penyimpangan ideologis, yakni konsepsi Pancasila menjadi NASAKOM (nasionalis, agama dan komunis)

3)         Pengangkatan  Soekarno  sebagai Presiden seumur hidup

4)         Pembubaran DPR hasil pemilu 1955 oleh presiden

5)         Pemimpin MPRS dan DPR dijadikan menteri negara yang berarti sebagai pembantu presiden.

5.         Peristiwa & Penyimpangan terhadap UUD 1945 (masa ORBA)

a.   ORBA  berhasil membawa Indonesia kepada swasembada pangan dan   pembangunan pun berjalan baik.

b.  Adapun bentuk penyimpangannya adalah :

ü  kebebasan politik masyarakat dibatasi dengan pembatasan partai menjadi                 3, yakni PPP, PDI dan Golkar.

ü  pemerintah menerapkan kebijakan sensor ketat terhadap media dan memenjarakan masyarakat yang berani mengkritik.

ü  Mahasiswa dilarang berpolitik.

ü  KKN semakin marajalela dalam pemerintahan dan masyarakat.

ü  sistem pemerintahan menjadi sentralistik di mana segalanya diatur oleh      pusat.